Pemerintah akan menggratiskan Pajak Penghasilan pekerja bergaji 4,8 juta rupiah hingga 10 juta rupiah sebagai upaya untuk meringankan beban pekerja dari adanya kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers: Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Jakarta menjelaskan insentif tersebut hanya berlaku untuk para pekerja yang berada di industri padat karya.

Di sisi lain, Airlangga mengklaim kebijakan ini juga sebagai upaya pemerintah untuk memperhatikan perekonomian kelas menengah.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah sebesar 3 persen untuk mobil hybrid.

Airlangga menambahkan bukan hanya mobil hybrid, mobil bertenaga murni listrik juga akan tetap mendapatkan PPnBM DTP seperti yang dijanjikan sebelumnya.

Ketentuan itu berupa pembebasan bea masuk untuk EV Completely Built Up dan Completely Knocked Down.

Strategi ini diharapkan mampu mengakselerasi penjualan kendaraan listrik dan hybrid di Indonesia untuk menuju NZE 2060.

Terhitung 1 Januari 2025 Pemerintah memastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebesar 12% tidak berlaku untuk seluruh barang dan jasa dengan mempertimbangkan kondisi kelas menengah dan kelas bawah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers: Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Jakarta mengatakan kelompok barang yang dibebaskan dari PPN di antaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air dengan anggaran yang diberikan mencapai mencapai 265,6 triliun rupiah.

Sementara untuk tepung terigu, minyak goreng dan gula industri hanya akan dikenakan PPN sebesar 11%. Guna mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyosialisasikan lelang aset negara yakni sejumlah alat rumah tangga kepada masyarakat melalui kegiatan “DJKN On The Street: Bid, Move, Optimize” di Jakarta pada Minggu 15 Desember 2024.

Direktur Lelang DJKN Kemenkeu Tavianto Noegroho menyebutkan sepanjang tahun 2024, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari lelang sudah mencapai 800 miliar rupiah. Ditargetkan hingga akhir tahun 2024 hasil lelang bisa mencapai 1 triliun rupiah.

Kedepannya, DJKN juga akan melakukan DJKN On The Street di beberapa kota besar di Indonesia. Pelayanan lelang yang diberikan DJKN dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui portal lelang.go.id, cukup ikuti lima cara yaitu daftar akun di lelang.go.id, pilih dan cek objek lelang, setor uang jaminan, ajukan penawaran dan melunasi kewajiban jika ditunjuk pemenang lelang.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadi pembina Apel Kesiapsiagaan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS Tanggap Bencana serta Rumah Sehat BAZNAS 2024 yang digelar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya kesiapan menghadapi bencana untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Sebagai negara yang terletak di Ring of Fire, Indonesia menghadapi risiko tinggi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan longsor.

Selain itu, Wapres juga menyoroti dampak perubahan iklim pada 2023 yang menyebabkan 5.400 bencana, merusak 36.000 unit infrastruktur, dan mempengaruhi jutaan masyarakat di berbagai daerah. Bencana alam yang terjadi juga mengakibatkan dampak turunan yang sering kali menambah kerentanan masyarakat, baik terkait kemiskinan, kelanjutan pendidikan, dan kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga memberikan apresiasi kepada Baznas, para relawan, serta mitra Baznas yang aktif bersinergi dengan pemerintah dalam menangani bencana nasional. Wapres menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang digunakan untuk penanggulangan bencana.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin 16 Desember 2024 menyebutkan pemerintah resmi memperpanjang insentif Paket Kebijakan Ekonomi bagi wajib pajak orang pribadi UMKM sebesar 0,5% hingga 2025.

Keputusan perpanjangan pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemerintah juga mengatur jangka waktu tertentu pengenaan PPh final 0,5% paling lama 7 tahun masa pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM terdaftar.

Dengan demikian, wajib pajak yang terdaftar sejak 2018 akan mulai menggunakan tarif normal pada 2025. UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun sepenuhnya dibebaskan dari PPh tersebut.

Pemerintah mengumumkan tarif Pajak pertambahan Nilai 12% tetap berlaku pada 1 Januari 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat atas kenaikan tarif tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai paket kebijakan salah satunya paket stimulus ekonomi.

paket kebijakan stimulus ini didesain oleh pemerintah untuk merespons berbagai guncangan ekonomi yang dialami saat ini.

Adapun paket stimulus ekonomi tersebut diberikan kepada enam sektor produktif, Pertama, sektor rumah tangga akan mendapatkan bantuan pangan atau beras, PPN DTP 1% untuk tepung terigu, gula industri dan minyak kita, serta diskon listrik sebesar 50%.

Kedua, sektor pekerja akan mendapatkan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ketiga, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM diberikan perpanjangan masa berlakunya Pajak Penghasilan final sebesar 0,5%.

Keempat, pemerintah memberikan insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, serta bantuan sebesar 50% untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya.

Kelima, memberikan insentif bagi Kendaraan bermotor listrik Berbasis baterai dan kendaraan bermotor hybrid.

keenam, untuk sektor perumahan pemerintah akan memberikan PPN DPT pembelian rumah sampai dengan 5 miliar rupiah dengan dasar pengenaan pajak mencapai 2 miliar rupiah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan komitmen kementerian ATR BPN untuk mewujudkan ketahanan energi dan pangan di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Nusron saat menghadiri pertemuan Synergi Untuk Negeri di kawasan Jimbaran, Badung, Bali.

Salah satu cara untuk mendukung hal tersebut yakni dengan mempercepat penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Penerbitan perizinan ini merupakan agenda KKPR untuk mendukung Pertamina dalam program ketahanan dan swasembada energi yang menjadi salah satu Asta Cita terpenting dari Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan itu, PT Pertamina memberikan penghargaan kepada Kementerian ATR/BPN atas kontribusi Kementerian ATR/BPN dalam mensukseskan ketahanan energi dan swasembada energi di kawasan Jimbaran, Badung, Bali. Pasalnya, Kementerian ATR/BPN turut berkontribusi dalam melakukan pemberian pelayanan, diantaranya perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin lahan sawah yang dilindungi, dan izin sertifikat tanah.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan operasional kereta api tetap aman dan lancar selama liburan Natal dan Tahun Baru 2024.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub, Arif Anwar, menjelaskan bahwa langkah-langkah antisipasi ini mencangkup penyediaan kereta cadangan untuk mengatasi kemungkinan lonjakan penumpang serta gangguan perjalanan. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan menyeluruh terhadap infrastruktur kereta api, termasuk rel dan fasilitas pendukung, guna memastikan kondisi optimal dan siap menghadapi berbagai situasi. Arif Anwar menambahkan bahwa Kemenhub juga mengedepankan koordinasi yang kuat dengan PT Kereta Api Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mempercepat respon apabila terjadi gangguan.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Kemenhub juga melakukan simulasi dan pelatihan kesiapan operasional, serta penguatan sistem pemantauan cuaca untuk memperkirakan kemungkinan adanya cuaca ekstrim.

Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas dengan kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, pertemuan itu membahas laporan para menteri terkait koordinasi dan kerjasama satu kementerian dengan yang lainnya, kesiapan menyambut libur nataru terutama antisipasi melonjaknya pergerakan masyarakat, serta antisipasi peluang musibah karena curah hujan yang tinggi.

Kondisi cuaca ekstrem yang melanda beberapa wilayah Indonesia menjadi perhatian khusus pemerintah. Presiden meminta agar langkah-langkah mitigasi bencana dilakukan secara cepat dan terintegrasi, sehingga masyarakat tetap dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman.

Pemerintah Indonesia berencana menyumbangkan 30 juta dolar AS kepada Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi atau GAVI untuk mendukung misi kemanusiaan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 9 Desember 2024 menyebutkan bantuan akan disalurkan secara bertahap.

Penyaluran bantuan tersebut berdasarkan komitmen Indonesia yang mana GAVI memiliki peran besar membantu Indonesia selama pandemi COVID-19 lalu. Menkes juga menyebutkan bantuan tersebut akan diberikan secara 5 tahap kepada Gavi.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 6 Desember 2024 menerima kunjungan Chair of the Board of Gavi, the Vaccine Alliance Jose Manuel Barroso, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia siap menyumbang 30 juta dolar AS untuk keperluan kemanusiaan Gavi.